Makassar – Rencana penghapusan Premimum dan Pertalite kembali dibahas dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Pertamina dan Komisi VII DPR pada Senin 31 Agustus 2020.

Menurut Direktur utama Pertamina bahwa hal ini dilakukan sebagaimana mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20/2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.

Untuk saat ini masih ada RON di bawah 91, antara lain Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90).

Menyikapi hal tersebut Ketua Umum Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) mengatakan “perencanaan penghapusan Premium dan Pertalite yang dibahas pada RDP antara PT Pertamina dengan Komisi VII DPR pada tanggal 31 Agustus 2020 !akan menuai polemik di tengah masyarakat, sebab kita pahami bersama Premium dan Pertalite sangat diminati dan paling sering digunakan terkhusus masyarakat yang memiliki prekonomian standar ke bawah dan ketika kita analisis secara seksama terkait prekonomian masyarakat indonesia, maka kita akan mendapatkan kesimpulan, ketika hal ini terjadi pasti akan meresahkan masyarakat”.

Lanjut, menetapkan suatu kebijakan harus memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. sebab, jelas termaktub dalam alinea ke lima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan juga dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Nah, ketika kita relevansikan dengan pembahasan penghapusan Premium dan Pertalite maka akan ditemukan ketidak sesuaian, bahkan dapat menyengsarakan rakyat.

Saya rasa penghapusan dengan alasan penerapan Peraturan Menteri dan demi mengurangi polusi dan pencemaran udara, stidaknya hal ini harus dikaji baik-baik dulu, karena yang perlu kita kedepankan adalah kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Terkait pencemaran udara, sekiranya bisa di carikan solusi yang sesuai, sehingga tidak ada masyarakat yang kecewa dengan keputusan yang akan di keluarkan. Semisal, di perkotaan harus dilakukan Reboisasi dan menciptakan tatanan ruang dan lingkungan yang hijau sehingga tercipta suasana nyaman dan juga membantu mengurangi polusi udara.

Hal tersebut diungkapkan ketua umum KPPM, Fajar Hidayat Asbar sebagai bentuk kepedulian dan kritik atas kebijakan yang sementara ini dibahas. Dan juga menekankan agar pemerintah memutuskan suatu kebijakan yang pro terhadap seluruh lapisan masyarakat dan bahkan sudah seharusnya pemerintah memahami perekonomian rakyat yang sedang merosot, di situasi pandemi covid 19 saat ini. “Malahan pemerintah harusnya menurunkan harga BBM” tutupny.