Luwu Timur, Anteronews — Kubu pasangan calon (Paslon) Irwan Bachri Syam dan Andi Muh Rio Patiwiri (Ibas-Rio) akan tetap melakukan upaya advokasi atau langkah hukum atas putusan penyelenggara Pilkada Luwu Timur 2020 yang dinilai merugikan pihak Ibas-Rio.

Hal itu menyusul gugatan yang diajukan tim hukum Ibas-Rio ke Bawaslu Luwu Timur terkait keputusan KPU setempat yang menetapkan balon petahana, Muhammad Thorig Husler, sebagai calon bupati yang diduga melanggar kewenangannya sebagai petahana di masa tahapan pilkada.

Pasalnya, petahana diduga melakukan mutasi puluhan pegawai lingkup Pemkab Luwu Timur dan penyalahgunaan wewenang program pemerintahan di masa 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon Pilkada Luwu Timur oleh KPU setempat.

Laporan Ibas-Rio itu kemudian ditolak oleh Bawaslu Luwu Timur karena dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diregister atau tidak sidangkan Bawaslu.

Permohonan sengketa pilkada yang diajukan tim Ibas-Rio ditolak Bawaslu dengan dalil Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2020. Bawaslu setempat menyatakan putusan KPU yang menetapkan petahana Husler sebagai calon bupati tidak memberi kerugian langsung kepada pemohon.

Dalil kedua yang dipakai Bawaslu Lutim tidak menyidangkan laporan tim Ibas-Rio yaitu Pasal 23 ayat 4 Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020, karena syarat perbaikan pengajuan sengketa tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.

Olehnya, tim kuasa hukum Ibas-Rio menyayangkan putusan Bawaslu Lutim tersebut. Pasalnya, banyak kasus serupa dimana KPU menetapkan cabup petahana yang diduga melakukan mutasi dan dugaan penyalahgunaan program pemerintah, dilaporkan ke Bawaslu dan tetap diregister atau disidangan Bawaslu setempat.

“Kami dari tim hukum Ibas-Rio tetap akan melakukan langkah-langkah hukum setelah Bawaslu tidak meregister permohonan kami,” ujar tim Hukum Ibas-Rio, Eko Saputra, Kamis (8/10/2020).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lutim, Rahman Atja, menanggapi bahwa Bawaslu setempat menyilakan pihak tim hukum Ibas-Rio jika ingin menempuh langkah advokasi lainnya terkait putusan Bawaslu tersebut.

Disinggung terkait kasus dugaan serupa di Pilkada Mamuju 2020, dugaan mutasi petahana juga dijadikan bahan laporan ke Bawaslu setempat setelah KPU disana menetapkan petahanan sebagai calon bupati.

Bawaslu Mamuju tetap meregister dan menyidangkan kasus yang diajukan oleh pemohon yang merasa dirugikan oleh putusan KPU tersebut.

Rahman mengatakan Bawaslu Luwu Timur mempunyai aturan main sendiri atas tindakan yang kita lakukan dalam setiap permasalahan sengketa Pilkada di setiap daerah.

“Kita tidak ikut mencampur kesana. Kita ada aturan otonomi sendiri, dan dia disana. Itulah kemandirian kami seorang Bawaslu,” ucapnya.

Kembali ditanya, otonomi yang di maksud, apa terkait perbawaslu atau perbedaan untuk menafsirkan aturan tersebut.

“Bukan beda penafsiran, jadi kita mengacu pada ketentuan itu. Saya tidak tahu apa yang dipake disana, yang jelasnya kita tidak terpangaruh, biar seluruh Indonesia bilang begitu, tapi kami tetap konsisten,” tambah anggota Bawaslu Lutim bidang hukum, Zaenal.

Berkaca pada Pilkada lalu, beberapa daerah di Sulawesi Selatan melakukan sengketa pilkada, Makassar, Bualemo, Parepare dan Palopo. Pengajuan pemohon telah dilakukan register atas pemohon yang disengketakan, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Laporan : Nur Alam

Editor : Takim