oleh

16.000 Petugas KPPS Akan Tes Cepat Massal Covid-19 Jelang Pilwali Makassar

Makassar, anteronews – Pemerintah Kota Makassar bekerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan melakukan tes cepat massal COVID-19 kepada 16.000 petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar.

Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di Makassar, Rabu, 28 Oktober 2020, mengemukakan petugas KPPS tersebut akan menjalani tes cepat massal di sejumlah puskesmas Kota Makassar mulai 14 – 20 November mendatang.

“Kami mendukung penuh rencana teman-teman KPU yang selalu mengedepankan aspek kesehatan dalam setiap proses pelaksanaan tahapan Pilwali. Termasuk tes cepat untuk petugas KPPS,” katanya.

Rudy kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah COVID-19 yang saat ini masih menjadi pandemi dunia, termasuk di Kota Makassar.

Ia meminta masyarakat tidak kendor dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan, terlebih penyebaran virus corona hanya bisa dicegah dengan gerakan 3M, membiasakan diri memakai masker, menjaga jarak dan membiasakan cuci tangan dengan sabun.

“Insya Allah Pemkot Makassar melalui Dinas Kesehatan akan membantu, baik itu tenaga medis maupun tempat pelaksanaannya,” ujar Prof Rudy.

Sementara Ketua KPU Kota Makassar, M. Faridl Wajdi menyampaikan rencana pelaksanaan debat pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar akan digelar sebanyak tiga kali.

“Tentunya dalam debat tersebut penerapan protokol kesehatan akan menjadi perhatian utama dan pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan. Agar Pilwali ini tidak menjadi pemicu penyebaran virus corona,” katanya.

Debat pertama dan kedua kemungkinan digelar di Jakarta pada pekan pertama dan pekan terakhir November. Sedangkan debat ketiga akan dilakukan di Makassar, tepatnya di awal bulan Desember atau di hari terakhir masa kampanye.

“Itu sudah jelas diatur dalam Peraturan KPU. Jadi hanya beberapa saja perwakilan dari setiap paslon yang hadir, termasuk perwakilan dari KPU dan Bawaslu yang juga dibatasi,” ujarnya.(*)

Sumber : Anataranews

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed