oleh

Ribuan Anggota GMBI Lakukan Aksi Protes Terkait Beberapa Pelanggaran LKH

Jakarta, anteronews – Ribuan Anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI),menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Jakarta Pusat,Kamis (12/11/2020).

Dalam Aksi tersebut melibatkan ribuan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur,Jawa,Tengah,DKI Jakarta, Banten dan Lampung.

Pihaknya memprotes dugaan pembiaran Kementerian LHK atas persoalan pembuangan limbah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non B3 yang merusak lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, para demonstran juga mensinyalir ada pemakaian aset negara oleh BUMN dan swasta yang malah merugikan keuangan negara.

Pantauan di lokasi, dari pukul 08.30 WIB, seribuan anggota GMBI sudah berkumpul di depan Kantor Kementerian LHK.

Sekitar pukul 09.00 WIB, orator dari kelompok demonstran mulai menyampaikan berbagai persoalan dan tuntutan yang dialamatkan kepada Siti Nurbaya Menteri LHK.

GMBI nanti akan menyampaikan laporan langsung ke Menteri LHK atau yang mewakili, terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup di sejumlah daerah Tanah Air.

READ Wow.. Pemilik CV.ADR Buka Mulut Terkait Penyegelan PT.SGI
“Pertama tentang adanya kerugian negara, Kedua tentang ada persoalan di daerah tolong tindak lanjuti sidak. Kalo takut , di ajak temen-temen GMBI siap mendampingi dari pada kementrian untuk setiap daerah. Kita lihat adakah keseriusannya , kalo tidak ada untuk apa lapor-lapor lagi . Jika dalam dua minggu tidak ada perkembangan kita laporkan ke KPK”tegasnya Ketua Umum GMBI M.Fauzan saat ditemui dilokasi aksi.

Selain itu terlihat pantauan massa aksi,para pemuda dan mahasiswa yang tergabung Kelompok Intelektual Muda (KIM) GMBI turut ikut aksi bersama LSM GMBI,saat di wawancarai salah satu Ketua KIM Ardi Priana mengatakan akan terus mengawal karena pada dasarnya hal ini persoalan kerugian negara.

“Menurut saya ini persoalan serius yang harus dibenahi , dalam kajian Kelompok Intelektual Muda Kementerian LHK harus secepat nya mengambil sikap.karena jelas berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”singkatnya Ardi Priana.

READ Ketua Umum Pengurus Besar PMII, Bakal Tempuh Jalur Hukum
Tambahan Ardi,Selain itu ada persoalan dibekasi melihat salah satu perusahaan yang berlokasi di MM 2100 Desa Danau Indah dalam kajian dan analisa teman-teman. PT SGI yang jelas tidak memiliki izin dalam pengelolaan non B3. Tapi realitanya dibiarkan dan tetap beroperasional.

“Kami menuntut kepada Kementrian LHK agar bisa tegas menindak perusahaan yang tidak berizin dalam pengelolaan limbah yang mengandung non bahan beracun berbahaya (B3)”pungkasnya Ardi.

Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengganggu ketertiban umum, aparat kepolisian melakukan penjagaan di sekitar lokasi aksi, serta mengatur arus lalu lintas kendaraan.

Sampai pukul 10.00 WIB, aksi penyampaian aspirasi oleh massa GMBI berlangsung tertib.

 

Laporan : Syafar

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed