oleh

Oknum Kepala Desa Bontosunggu Takalar , Diduga Tilep Bantuan Nelayan Pengerukan Pasir Pantai

TAKALAR, ANTERONEWS – Kepala Desa yang sejatinya menjadi perpanjangan tangan  pemerintah untuk memajukan desa serta menyalurkan bantuan, malah melakukan tindakan semena-mena, bahkan melanggar hukum.

Oknum Kepala Desa (Kades) Bontosunggu Syafruddin, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
ini, dikabarkan tersandung kasus dugaan gratifikasi dan penggelapan “Bantuan untuk Nelayan yang Berdampak” akibat pengerukan pasir pantai, dengan anggaran Rp. 210 juta, sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Informasi yang dihimpun wartawan,  menyebutkan, tindakan semena-mena dan perbuatan melanggar hukum sang Kades ini menguap ke permukaan berdasarkan kicauan dan laporan dari nelayan yang berdampak di desanya.

Warga Desa Bontoasunggu yang selama ini diam, kelihatannya sudah mulai muak melihat sikap dan tindakan semena-mena Kepala Desa.

Satudemi satu kebobrokan Kepala Desa pun mulai terungkap. Mulai dari kasus penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), hingga bantuan dari beberapa rekanan untuk “Nelayan yang Berdampak” akibat pengerukan pasir pantai untuk proyek CPI (Centre Poin Indonesia).

Selanjutnya, kasus dugaan penggelapan bantuan rekanan berupa dana atau uang pengganti akibat nelayan mengalami penurunan dari hasil tangkapannya, raib tidak diketahui kemana rimbanya.

Diduga kepala desa hanya memberi keluarga terdekatnya, yang berprofesi sebagai nelayan dan sedikit ke masjid, untuk mengalihkan perhatian warga Desa Bontomasunggu.

Kepala Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Syafruddin, saat dikonfirmasi via telepon selularnya mengatakan, “bantuan tersebut, kami sudah bagikan ke masyarakat, ada juga yang ke masjid, yakni sekitar Rp. 60 juta, sesuai dengan hasil musyawarah.

Namun saat ditanya berapa orang warga yang mendapat bantuan tersebut, Syafruddin mengatakan, itu urusan Kepala Dusun.

Sementara salah seorang warga Desa Bontosunggu Dg. SB membantah jika Kades memberi bantuan ke masjid Rp. 60 juta.

Menurutnya, Kades hanya menyumbang Rp. 7 juta untuk masjid, Rp. 24 juta ke dusun. Sisanya tanya saja ke Kades, jelasnya.

Dg. Sb dan beberapa warga juga mengungkapkan, bahwa kasus penggelapan dan dugaan korupsi penggunaan ADD dan DD  tersebut akan segera dilaporkan ke Polres Takalar, tutupnya. (agun/ira)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed