oleh

Sembako Kampanye VS Bawaslu

MAKASSAR, ANTERONEWS – Pilkada tinggal menghitung hari, pelanggaran demi pelanggaran sangat nampak didepan mata. Sayangnya Badan pengawas pemilu (Bawaslu) tidak cermat atau pura pura tidak cermat dalam menindaki pelanggaran itu.

Merujuk pada Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36 hingga 72 bulan dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Dalam UU itu, selain pemberi, pemilih yang dengan sengaja menerima sembako atau materi lainnya juga bisa dikenakan sanksi pidana yang sama. Sesuai tercantum dalam pasal 187A ayat 2 UU tersebut.

Walaupun sembako yang dibagikan itu harganya hanya berkisaran Rp. 50 ribu atau Rp. 60 kebawah, namun mengacu pada aturan diatas, tetap dalam katagori pelanggaran pilkada.

Hal diatas juga diperkuat dalam aturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 4 Tahun 2017 pasal 26, terkait barang-barang yang hanya diperbolehkan untuk dibagi saat kegiatan kampanye yakni, pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan atau stiker maksimal berukuran 10 kali lima centimeter, yang difasilitasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan tidak termasuk sembako.

Aturan lain pilkada dalam situasi Covid 19, Komisi Pemilihan Umum membolehkan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) sebagai APK (Alat Peraga Kampanye) di Pilkada 2020, yang diatur dalam PKPU nomor 10 Tahun 2020 Pasal 60 ayat 3, perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak, lagi lagi tidak disebutkan sembako.

Jadi, seharusnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros, melakukan proses pemanggilan terhadap paslon, yang jelas jelas telah membagikan sembako di Pilkada Maros, dan dirapatkan bersama Tim sentra Gerakan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Maros, untuk dilakukan pemanggilan, atau di diskulifikasi dari pilkada.

Sayangnya Bawaslu, Tim sentra Gerakan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) diam dan seolah tutup mata. Ada apa ya…? Ataukah…?

 

Penulis : Andi Zainal Abidin Guntur,  SE

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed