oleh

“Stop! Diskriminalisasi Kepala Desa

MAROS, ANTERONEWS – Maraknya laporan penggiat anti korupsi terhadap Kepala Desa, perlu perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, untuk mensosialisasikan MoU tiga menteri. Yakni: Mendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri.

Memorandun of Understanding (MoU) tiga menteri ini sangat penting untuk disosialisasikan agar masyarakat tahu dan paham ketika seorang kepala akan memulai kegiatan pembangunan. Terkhusus kepada para penggiat anti korupsi.

Lantas Bolehkah Kepala Desa Dijerat Kasus Korupsi Dana Desa Terkait Program Infrastruktur ?

Hal ini boleh saja Kepala Desa diproses jika melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang dialami beberapa Kepala Desa yang ada. Namun, setelah terbitnya MoU antara Mendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri, dengan Nomor : 119-49 Tahun 2018, Nomor : B-369/F/Fjp/02/2018, dan Nomor : B/9/II/2018 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Nomor : 700/8929/SJ, Nomor : KEP 694/A/JA/II/2017, Nomor : B/108/XI/2017, Tanggal 30 November Tahun 2017 tersebut, cukup dilakukan pembinaan atau pengembalian saja.

Dimana dalam MoU itu salah satunya berbunyi, “Pihak Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dihimbau agar jangan langsung memproses secara hukum Kepala Desa yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Mengapa ?

Karena kesalahan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa, biasanya karena ketidakmampuan Kepala Desa dalam proses administrasi keuangan.

Artinya, jika terjadi kesalahan akibat administrasi yang amburadul, Penegak Hukum diharapkan segera melakukan pembinaan. Bukan dengan tindakan hukum. Karena kebanyakan Kepala Desa hanya berstatus lulusan SMP hingga SMA saja.

Dalam MoU itu juga menjelaskan, “Penyidik atau Penegak Hukum, diharapkan bisa memberi bantuan kepada Kepala Desa yang melakukan kesalahan admistrasi, kecuali jika memang diketahui mereka secara sengaja melakukan penyimpangan seperti, pekerjaannya fiktif, membeli mobil atau membangun rumah Kepala Desa menggunakan Dana Desa dari anggara fiktif tersebut, boleh langsung diberikan tindakan hukum.”

Sehingga untuk mengambil tindakan, Penegak Hukum diharap lebih memperhatikan langkah mens realnya, karena kemungkinan Kepala Desa tidak memahami pengelolaan keuangan, kecuali jika terbukti melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri.

Terkait dugaan jika adanya temuan terhadap Dana Desa oleh Inspektorat, Kepala Desa diwajibkan melakukan pengembalian dengan waktu 60 hari lamanya.

Saat proses pengembalian, pihak Penegak Hukum, untuk sementara tidak boleh memproses Kepala Desa hingga batas waktu pengembalian kerugian negara tersebut.

Kepala Desa Boleh Mengganti Perangkatnya yang Tidak Lagi Sejalan

Ketika berbicara tentang Kepala Desa, siapapun yang sudah pada posisi ini, regulasinya mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desanya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Teknis dalam melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru, Kepala Desa terlebih dahulu, harus memberhentikan perangkat desa yang lama, sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, sebelum Kepala Desa mengambil kesimpulan untuk memberhentikan Perangkat Desanya, terlebih dahulu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, melaksanakan rapat melalui BPD (Badan Permusawaratan Desa), dan melaporkan kesepakatan tersebut, Ke Kantor Camat setempat, untuk mendapatkan surat rekomendasi yang disetujui camat.

Untuk pemberhentian perangkat desa itu ada dua cara. Pertama, jika perangkat tersebut telah meninggal. Kedua, diberhenti

Penulis : Andi Zaenal Guntur. SE

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed