oleh

Menteri PPN Suharso, Prevalensi Stunting Menurun di 30 Provinsi

JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah fokus melakukan percepatan penurunan stunting. Dalam 8 tahun terakhir stunting terus menurun secara konsisten dimana rata-rata penurunan mencapai 1,3 persen per tahun. Pada tahun 2018-2019 penurunan signifikan sebesar 3,1 persen dan untuk mencapai target RPJMN diperlukan penurunan sebesar 2,7 persen per tahun.

“Pemerintah agar fokus pada upaya penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas penurunan percepatan stunting. Provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Prevalensi stunting pada tahun 2018-2019 berhasil menurun di 30 Provinsi, yaitu sebesar 1,5-3,5 persen, namun meningkat di 4 dari 10 provinsi prioritas. Peningkatan tersebut terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Menteri Suharso mengatakan bahwa Intervensi adalah kunci penurunan stunting di Indonesia. Pencegahan stunting dapat dilakukan pada masa kehamilan yaitu dengan mencegah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dimana BBLR menyumbang 20 persen angka stunting. Sedangkan pencegahan pada usia 0-2 tahun adalah mencegah bayi berat badan normal menjadi stunting.

“Pada tahun 2018, 6,2 persen BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) menyumbang 20 persen angka stunting,” ujar Kepala Bappenas. Oleh karena itu intervensi spesifik yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan kehamilan, suplementasi TTD (Tablet Tambah Darah), makanan tambahan ibu hamil dan keluarga berencana.

Selanjutnya perlu dilakukan pencegahan stunting pada usia 0-2 tahun, dimana 20-30 persen anak lahir dengan BB (Berat Badan) normal, menjadi stunting terutama setelah 6 bulan. Intervensi spesifik yang dilakukan yaitu inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, suplementasi vitamin A, imunisasi, tatalaksana anak sakit dan gizi buruk, pemberian makanan tambahan, dan pemantauan tumbuh kembang.

Pencapaian Target Stunting tahun 2024 dapat dicapai dengan skenario percepatan intervensi spesifik dan sensitif. “Intervensi spesifik diperkirakan dapat menurunkan stunting 2-4 persen per tahun,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional seusai mengikuti Rapat Terbatas yang digelar di Istana Merdeka pada hari Senin 25 Januari 2021.

Dalam Rapat Terbatas hari ini Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. BKKBN nantinya akan dibantu oleh sejumlah kementerian untuk menanggulangi stunting berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Laporan : Hisbullah

 

News Feed