oleh

Limbah Tailing Harita Grup, Tiga Pimpinan Organisasi Serukan Penolakan Untuk Warga Malut

 

Ternate, Anteronews – Limbah Tailing Harita Grup, Tiga Pimpinan organisasi Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN), Gerakan Mahasiswa Penyambung Aspirasi Rakyat (GeMPAR), serukan penolakan untuk Warga Obi di Halamahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Rabu (24/02/2021).

Presidium Samurai Che Ijhul, mengatakan bahwa terkait dengan Pembuangan Limbah yang direncanakan oleh PT. TBP untuk wilayah obi, harus diseriusi oleh berbagai elemen masyarakat Maluku Utara dan pihak yang prihatin, atas keberlangsungan ekosistem laut, dan mata pencarian masyarakat pesisir.

Olehnya itu Pemerintah Provinsi, dan Dinas Kelautan dan Perikanan harus menolak segala bentuk upaya Perusahaan Tambang yang ingin menimbun limbah dilaut Maluku Utara.

“Untuk kedepan harapan saya, kami akan tetap konsisten untuk melawan dengan seluruh kekuatan solidaritas massa rakyat, dan semoga tidak ada proses pembuangan Limbah Tailing di laut maupun darat, atas izin dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Pemerintah Pusat”, katanya.

Ketua Kota LMND-DN Kota Ternate Dody Rio, menjelaskan bahwa apapun bentuknya, soal pembuangan tailing yang di lakukan oleh pihak perusahaan tertentu, mau di buang di laut, bahkan di daratpun itu tetap menolak, sebab itu adalah upaya secara teoritis, itu pencemaran lingkungan dan juga kerusakan ekologi.

Jadi yang namanya pembuangan tailing, maupun bentuk limbah cair, beku, atau padat itu tetap di tolak sekalipun darat bahkan di laut, karena secara subtansial itu berakibat kerusakan lingkungan dan ekologi.

” Harapannya, Pemerintah Provinsi sudah harus pertegas terhadap perusahaan yang ada di Maluku Utara, untuk jangan membuang limbah, bahkan tailing di laut maupun di darat,” ujarnya.

Koordinator GeMPAR Fahtur Karim, menjelaskan bahwa tentang rencana pembuangan limbah tailing oleh PT. Trimega Bangun Persada, di pulau obi, yang sementara ini masih dalam proses perizinan, lewat pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dinas terkait.

” Bentuk perkoncoan Pemerintah dan Investor yang mengejar keuntungan akumulasi modal dan mengabaikan berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya di Pulau obi sendiri,” jelas nya.

Lanjut ia, ini akan berakibat fatal terhadap ekosistem laut dan bertentangan dengan prinsip Environmental Etihcs atas kelangsungan ekologi, untuk itu kepada pemerintah provinsi agar dalam setiap pengambilan kebijakan harus lebih mempertimbangkan tentang kesejaterahan masyarakat.

“Harapannya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus segera mencabut atau menghentikan proses perizinan terkait pembuangan limbah, dan juga mengecam kepada PT. Trimega bangun persada agar segera hentikan perencanaan pembuangan tailing”, tegasnya. (*)

Penulis : Alis

Editor : Takim

 

News Feed