oleh

GEMPUR-Halut Gelar Aksi di PT. NHM, Ini Tuntutannya !

 

 

Halut, Anteronews – Gerakan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat Halmahera Utara (GEMPUR-HALUT), menggelar Aksi menuntut terhadap managemen PT. NHM/IHB, karena di nilai tidak adil, di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Kamis (25/2/2021).

Koordinator lapangan Fuji Pangandro, mengatakan sejak pengalihan saham dari PT. Nusa Halmahera Mineral ke PT. Indotan Halmahera Bangkit ada hal yang ingin di rubah termaksud poin kesejahteraan masyarakat lingkar tambang dan karyawan lingkar tambang.

” Dan termasuk 12 kecamatan di luar lingkar tambang yang juga harus di perhatikan, tetapi sampai sejauh ini 12 di luar lingkar tambang belum di perhatikan,” katanya.

Padahal niat perusahan tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran di Halmahera Utara.

Komitmen itu, kata Manajemen PT. NHM yang baru, menunjukkan keseriusan pemilik baru di bawah pimpinan, H Robert Nitiyudo Wachjo sebagai Presiden Direktur, membangun kesejahteraan masyarakat lingkar tambang, dukungan perusahaan ini, dalam pengembangan masyarakat dijanjikan akan lebih banyak lagi.

” Lalu apakah 12 Kecamatan di luar lingkar tambang di perhatikan, tidak sama sekali
Sebagai informasi tambahan, untuk tenaga kerja lokal sudah terserap lebih dari 60% di PT. NHM dan Perusahaan-perusahaan kontraktornya,” katanya.

Selain itu perusahaan juga memprioritaskan para pemasok dari Provinsi Maluku Utara, Lokal 60% penerimaan karyawan lingakar tambang oleh PT. NHM di Kabupaten Hamlahera Utara.

“Berdasarkan hasil kesepakatan dengan Presiden Direktur, dalam sistem penerimaan itu secara lokal, 80 persen di antaranya, 60 persen untuk lima kecamatan, 20 persen untuk wilayah Kabupaten dan provinsi, sementara 20 persen tanpa ada batasan wilayah pasokan, tidak secara merata”, ungkapnya.

Nyatanya hanya di prioritaskan hanyalah 5 kecamatan di 83 Desa yang ada di lingkar tambang, untuk management perusahaan semua tenaga kerja lingkar tambang yang ingin berkerja harus melalui Pemerintah Desa.

” Ini kami anggap pengelolaan management perusahaan tersebut tidak berimbas baik bagi kesejahteraan masyarakat baik lingkar tambang dan di halmahera secara umum, tambahan informasi Pihak Dinas Ketenagakerjaan tidak memiliki data tentang tenaga kerja yang ada di PT. NHM/IBH”, kata Fuji.

Adapun tuntutan yang di bawah yaitu :
1. PT. NHM harus adil dalam merekrut tenaga kerja di Halmahera Utara.
2. 2. PT. NHM segera perhatikan 12 kecamatan di luar lingkar tambang.
3. 3. PT. NHM Hentikan kerja sama dengan DPRD melalui yayasan AlQahhar
4. 4. PT. NHM segera merekrut calon tenaga kerja yang telah memasuki berkas lamaran
5. 5. PT. NHM segera memperpanjang penerimaan berkas lamaran
6. 6. PT. NHM harus adil dalam bantuan pembagian rumah miskin.

ketua Lembaga Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Utara juga mengatakan bahwa aksi yang di lakukan adalah bagian dari kepedulian keprihatinan kita sebagai masyarakat Kabupaten Halmahera secara umum.

” Iya juga melanjutkan bahwa GEMPUR akan segera tatap muka dengan Presiden Direktur H. Robert Nitiyudo Wachjo dalam waktu dekat karna ada hal prinsip untuk membicarakan dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang mau pun di luar lingkar tambang secara adil karena sesungguhnya Aset ini milik kita bersama,” ujarnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Jefry Moata mengungkapkan, bahwa terkait dengan hal hal yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan kami akan bisa menjawab akan tetapi mengenai dengan Program CSR dan bantuan rumah miskin.

” Kami akan sampaikan juga di situ karena sudah di bentuk tim sesuai dengan amanat UU Pertambangan,” ungkap Jefry.

Tambahan ia, terkait dengan perpanjangan penerimaan berkas lamaran nanti di bicarakan kembali. (*)

Penulis : Abdul Muhid Bayan

Editor : Takim

News Feed