oleh

Terkait Adanya Dugaan Peredaran Narkoba di Dalam Lapas, Ini Penjelasan KPLP Makassar

MAKASSAR РBeberapa awak media mendatangi Lapas Makassar untuk mengkonfirmasi terkait adanya peredaran narkoba di lapas makassar.

Kepala Pemgamanan Lembaga Pemasyarakatn Makassar (KPLP), Ali, memberikan keterangan saat ditemui di lapas makassar.

Menurut Ali, misalnya ada yg melakukan hal seperti itu maka pihak lapas akan melakukan tindakan penegasan dengan memasukkan ke sel dan melakukan tes urin dan akan diperiksa oleh pihak keamanan dan ketertiban (Kamtib).

Terkait tahanan di blok D dibebaskan namun dibiarkan saja ia memberikan jawaban bahwa sampai saat ini pihaknya masih mendalami dan belum mendapatkan informasi, yang selama ini pemantauan dari teman-teman yang di lakukan masih aman-aman saja.

Diketahui bahwa oknum yang ini adalah tahanan yang dipindahkan dari Kab. Takalar ke Lapas Makassar yang kedapatan hanya menggunakan hp, bukan mengedarkan narkoba.

“Jadi si A ini tahanan narkoba pimdahan dari Kab. takalar ke Lapas Makassar dia kedapatan menggunkana hp dalam sel bukan mengedarkan narkoba,” ucap Ali

Awak media bertanya terkait adanya setoran-setoran tertentu ke pihak lapas yang diketahui sampai ada diberikan dua jutaan per hari, ia menjawab bahwa sampai saat ini pihaknya tidak mendapatkan informasi mengenai hal itu dan masih mendalami siapa-siapa yang mendapatkan setoran-setoran itu dan mengatakan jika dirinya sendiri tidak menerima sesuatu yang di maksud.

Tugas sebagai KPLP mengamankan dan menjaga semua anggota jaga dan bertanggung jawab atas segala kejadian yang ada di dalam lapas, bila semua keterangan yang diberikan kepada wartawan bilamana suatu hari nanti tidak sesuai fakta yang terjadi maka dia siap untuk di copot di pecat) dari jabatannya sebagai KPLP Lapas Makassar.

Dengan tegas ia mengatakan bahwa dirimya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan siap untuk di copot, sebab dia mengakui bahwa dirinya tidak permah menerima sesuatu apapun.

Menanggapi hal itu, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra indonesia Mandiri disingkat YBH-MIMHadi Soetrisno, S.H. mengatakan, jika memang hal itu terjadi maka fungsi dan pengawasan dari Kementrian Hukum dan Ham tidak berjalan dengan baik dan efektif.

Bisa juga di duga ada kelompok atau oknum yang bermain yang tentu saja ada kepentingan pribadi didalamnya, tentunya Kementerian Hukum dan HAM harus lebih memperketat pengawasan di lapas sebagai lembaga yang berada di bawah naungannya.

Menurutnya hal ini harus dikonfirmasi ke Kementrian Hukum dan HAM sebagai lembaga pengawas lapas.

” Jadi jika ada hal-hal yang memang benar seperti dikatakan tersebut, mala harus dikonfirmasi ke Lembaga Kementrrian Hukum dan HAM, sebagai lembaga pengawasan, yang semestinya bekerja dengan lebih baik dan lebih efektif terhadap adanya isu-isu seperti ini,” tandas Soetrisno. (*/Randi)

 

News Feed