oleh

Wakil Ketua KPK RI, Pengganti Dewan Pengawas yang Wafat Adalah Kewenangan Presiden Joko Widodo

PALEMBANG – Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nurul Ghufron menyatakan tentang siapa yang layak menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK Republik Indonesia untuk menggantikan Artidjo Alkostar yang wafat pada Minggu 28 Februari 2021 lalu hal ini tentunya merupakan Kewenangan dari Presiden Joko Widodo.

Menurut Ghufron, mekanisme pergantian anggota Dewan Pengawas KPK di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2020, tentang tata cara pergantian ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

Melihat dan menimbang dari kebutuhan KPK dan penegakan hukum, pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) publik sangat membutuhkan tokoh atau sosok yang pas untuk mengisi kekosongan pejabat Dewan pengawas di Tubuh KPK tersebut.

“Dari sekian banyak calon yang di persiapkan, salah satu kandidat yaitu, Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI-KPNPA RI), H. TB Rahmat Sukendar SH,” kata Ghufron.

Sementara itu, aktivis Lahat Bersatu, Saryono Anwan, S.Sos mewakili Aktivis yang ada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung pencalonan tersebut, karena dari penilai saya, ketua umum BPI KNPA RI H.TB Rahmat Sukendar SH layak menjadi Dewan Pengawas, apa lagi sekarang ini beliau seorang aktivis yang selalu menyuarakan babat habis bagi pelaku korupsi yang merugikan uang negara, Minggu (7/3/2021).

“saya sangat mendukung dan mensupport ketua umum BPI KNPA RI sebagai Dewan Pengawas KPK, karena BPI anti korupsi dan Rekan-rekan aktivis ingin ada Dewan Pengawas, yang benar-benar menyikapi laporan dari rekan-rekan LSM di Propinsi Sumatera Selatan ini,” ujar Saryono Anwan, S.Sos.

Laporan : syafar

News Feed