oleh

Tiga Pimpinan Organisasi Paguyuban di Maluku Utara Menganggap Investor Menghambat Sumber Daya Manusia

TERNATE – Tiga Pimpinan Organisasi Paguyuban di Maluku Utara Anggap Investasi Pertambangan Di Maluku Utara Menghambat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Ternate Sabtu (20/3/2021).

3 Organisasi Paguyuban di Provinsi Maluku Utara di antaranya Kerukunan Pelajar Mahasiswa Galela (KPMG), Badan Pengurus. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (BP. HIPPMAMORO) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia – Halmahera Tengah Maluku Utara (HIPMI-HALTENG-MU) menganggap Investasi Pertambangan Di Maluku Utara Menghambat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia – Halmahera Tengah Maluku Utara (HIPMI-HALTENG-MU) Munawar Syah M mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Maluku Utara sangat penting dibicarakan oleh seluruh generasi pemuda Maluku Utara untuk menyiapkan kemampuan skil dalam persaingan di era industri 4.0,

Ia menambah apalagi Maluku Utara saat ini memiliki Sumber daya Alam yang di targetkan oleh Negara sebagai penggenjot pendapatan belanja negara APBN, Demi Mengatasi Penggangguran dan meningkatan SDM di indonesia.

“Sehingga menurut kajian kami mahasiswa maluku utara, Harus ada perhatian Lebih oleh Negara dalam peningkatan Index pembangunan manusia di maluku utara saat ini, sebab saat ini merasakan menurunnya semangat berpendidikan strata atas oleh Generasi di beberapa kabupaten kota, saat lulus SMA mereka lebih memili bekerja di perusahan di bandingkan melanjutkan studi S1”. Ungkap Munawar

Munawarsa Syah Maka dari pada itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memberikan beasiswa kepada masyarakat maluku utara dan lebih khususnya masyarakat lingkar tambang, yang hari ini dampak dari pada investasi ekstraktif tambang saat ini di beberapa daerah merasakan dampak dari ekologi dan pencemaran darat dan Laut.

“kami tegaskan beberapa perusahan sala satunya CSR di PT. IWIP, harus ada transparansi kepada mahasiswa dan masyarakat Halmahera Tengah (HALTENG) demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” lanjut Munawar Syah

Ketua Umum KPMG Malut Muhammad Iram Galela Menjelaskan Pergerakan investasi khususnya di sektor pertambangan atau disebut industri ekstraksi pengelolaan sumber daya mineral/batubara (Minerba). Industri ini juga sangat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Negara dan Daerah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Lanjut Muhammad namun yang perlu dilihat adalah kesejahteraan sosial masyarakat daerah konsesi pertambangan paling penting yang diperhatikan dan wajib bagi korporasi yang menanam modal di suatu daerah terumata Maluku Utara.

Saya merasa dengan jumlah 94 Izin Usaha Pertambangan IUP ini berpotensi terjadinya kesurakan ekologi besar-besaran, dengan perizinan sebanyak itu bahkan yang sudah beroperasi di Maluku Utara PT. IWIP, PT. NHM, PT. ANTAM ini harus memberikan konstribusi kepada daerah khususnya masyarakat lingkar tambang dan menopang sumber daya manusia (SDM) ini perlu ada perhatian khusus di beberapa sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastuktur,” Ujar Iram

Berharap Pemerintah dan statholder bersangkutan lebih memperhatikan seluruh kegiatan operasi perusahaan di Maluku Utara. Saya sangat senang jika Pimpinan Provinsi Maluku Utara orang tua saya juga KH. Abdul Gani Khasuba, Lc mampu mengarahkan dinas terkait untuk perusahaan dikawal demi kepentingan rakyat Maluku Utara hingga ke pemerintah pusat, Tambang untuk negeri, pertambangan wajib membangun negeri”. Tambah Iram

Ketua Umum BP. HIPPMAMORO Malut Muid Musapao Wilayah malut saat ini hanya di jadikan sebagai objek ekspolitasi sumber daya alam (SDM) tampa memperhatikan nasip masyarakat.

Kehadiran industri kapitalis ekstraktif sangat berdampak buruk atas lingkungan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. 100 lebi Ijin usaha pertambangan di Maluku Utara menjadi tantangan kita saat ini.

“Pemerintah provinsi tampa mempertimbangkan kebudayaan lokal, seperti mata pencarian lokal, petani, nelayan yang menjadi identitas masyarakat malut,” jelas Muid

Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja tampa diskriminasi dan ekspolitasi manusia atas manusia, pemerintah provinsi harus melindungi komoditi lokal sebagai basis ekonomi yang memunjang keberlangsungan hidup masyarakat Maluku Utara.

“Demi menjaga torang pe budaya dan torang pe tanah maka torang so harus satukan pikiran bahwa masalah pertambangan adalah masalah kita bersama masyarakat malut. Kita suda harus bersatu dan membuat penolakan tambang-tambang yang beroperasi di 10 kabupatem kota di maluku utara”. Tutup Muid

Penulis : Fuji/alis

News Feed